Hilirisasi Nikel: “Surga Ekonomi” atau “Neraka Ekologis”?
Muhammad Raka Abdillah Korompot
Latar Belakang
Hilirisasi nikel di Indonesia merupakan respons terhadap potensi besar sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia yang merupakan salah satu upaya mewujudkan visi menuju Indonesia emas 2045. Dengan memiliki cadangan nikel yang berlimpah, Indonesia melihat peluang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan diversifikasi industri dengan mengolah bijih nikel atau bijih nikel oksida menjadi produk akhir. Hilirisasi nikel bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kemandirian industri. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Muhammad Firman Hidayat menyampaikan bahwa hilirisasi nikel adalah salah satu solusi untuk mengurangi ekspor bahan mentah. Ia menyebutkan bahwa hilirisasi nikel merupakan langkah awal transformasi dan akselerasi perekonomian Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan investasi yang tepat, hilirisasi nikel diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia (Komunikasi, 2023). Namun, dalam proses “transformasi dan akselerasi perekonomian Indonesia” ini terdapat dampak yang kurang di notice oleh masyarakat luar dan bahkan masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu dampak lingkungan dan HAM.
Dampak Hilirisasi Nikel
Hilirisasi nikel di Indonesia terkadang lebih mirip dengan “hilangnya” lingkungan daripada proses berkelanjutan. Meskipun dihembuskan dengan janji-janji manis tentang kemakmuran ekonomi, praktik hilirisasi seringkali mengabaikan dampak lingkungan yang serius. Pengolahan nikel seringkali menimbulkan emisi gas rumah kaca, polusi udara dan air yang merusak ekosistem alami, merugikan masyarakat lokal dan keanekaragaman hayati, bahkan sering menyebabkan deforestasi yang tak terkendali seperti yang terjadi di Halmahera, lebih tepatnya di Maluku Utara. Dalam upaya untuk membangun industri, kerusakan lingkungan sering diabaikan atau diabaikan sepenuhnya. Seharusnya, hilirisasi nikel tidak hanya tentang meningkatkan kekayaan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Tetapi nyatanya, dalam proses hilirisasi nikel, sudah terbukti banyaknya kerugian yang dialami oleh Indonesia sendiri ketimbang keuntungan yang didapat (Pristiandaru, 2024).
Adapun tujuan lain hilirisasi nikel yaitu memperluas lapangan kerja industri yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, tetapi “tujuan” ini malahan bertolak belakang dengan kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu kegiatan hilirisasi nikel yang terjadi di pulau Sulawesi yang sempat di kritik oleh gabungan tiga organisasi lingkungan hidup di Sulawesi, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Walhi Sulawesi Selatan dan Walhi Sulawesi Tenggara. Di mana dalam kasus ini, direktur Walhi sulawesi selatan, Muhammad Al-Amin, mengkritik pidato kenegaraan presiden RI Joko Widodo yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2023. Ia berkata bahwa “Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang keberhasilan pemerintah membuat banyak lapangan pekerjaan dari sektor industri nikel sangatlah tidak benar bila kita bandingkan dengan daya rusak industri nikel yang mengakibatkan ribuan, bahkan puluhan ribu petani dan nelayan, kehilangan mata pencaharian. Juga bila kita bandingkan dengan jumlah perempuan yang menganggur akibat tidak memiliki pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian” (Pristiandaru, 2024).
Dalam data yang diperoleh Aliansi Sulawesi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah telah mencapai 12,33% atau termasuk kategori 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Tenggara juga tidak ideal, masing-masing 8,7% dan 10,11%. Al-Amin melanjutkan pernyataannya bahwa praktik industri nikel telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan hujan, sungai, danau, bahkan pesisir laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani dan nelayan (Litha, 2023). Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo itu hanya omong kosong atau pernyataan yang tak berdasar, sehingga upaya hilirisasi nikel bisa dibilang sebagai upaya yang menguntungkan kepada negara yang mendapat hasil ekspor, tetapi menghancurkan lingkungan dan melanggar HAM pada masyarakat, dan sampai sekarang masih berjalan.
Ketidakadilan Lingkungan
Dalam kasus tersebut, jelas sekali bahwa adanya ketidakadilan dalam proses hilirisasi nikel yang berdampak buruk kepada masyarakat. Dan teganya pemerintah mencoba menutup masalah ini dengan kata-kata manisnya yang tersampaikan kepada masyarakat yang kurang aware dengan kondisi lingkungan di negara sendiri dan negara lain, karena yang hanya di sampaikan oleh pemerintah kebanyakan hanya “keuntungan” yang di dapat dalam proses hilirisasi nikel, dan mengabaikan kondisi yang sebenarnya di mana masyarakat dalam negeri terkena dampak oleh praktik tersebut dan akan berdampak ke negara lain karena penghasilan emisi gas rumah kaca yang berlebihan.
Dengan adanya masalah tersebut, perlu ditekankan bahwa kehadiran Climate Justice sangat strategis untuk menyuarakan perlunya memperhatikan dampak eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Proses hilirisasi nikel cenderung menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berlebihan, menyumbang pada pemanasan global dan perubahan iklim yang merugikan. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah eksploitasi nikel seringkali menjadi korban utama dari dampak lingkungan yang merusak. Oleh karena itu, dalam konteks hilirisasi nikel, Climate Justice mengingatkan pentingnya memperhatikan keadilan sosial dalam setiap keputusan dan kebijakan pembangunan. Ini mencakup memastikan bahwa masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bahwa hak-hak mereka dihormati, dan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil dari eksploitasi sumber daya alam tanah air mereka, sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan iklim global.
References
Komunikasi, B. (2023, October 2). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Retrieved from Hilirisasi Nikel sebagai Langkah Awal Transformasi dan Akselerasi Perekonomian Indonesia: https://maritim.go.id/detail/hilirisasi-nikel-sebagai-langkah-awal-transformasi-dan-akselerasi-perekonomian-indonesia
Litha, Y. (2023, August 22). voaindonesia. Retrieved from Aliansi Sulawesi: Hilirisasi Nikel Cenderung Merugikan Ketimbang Menguntungkan: https://www-voaindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/aliansi-sulawesi-hilirisasi-nikel-cenderung-merugikan-ketimbang-menguntungkan/7235316.html?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=1709036093
Pristiandaru, D. L. (2024, January 30). Kompas. Retrieved from Hilirisasi Nikel Babat Puluhan Ribu Hektare Hutan di Halmahera: https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/lestari/read/2024/01/30/160000786/hilirisasi-nikel-babat-puluhan-ribu-hektare-hutan-di-halmahera?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17090356018863&csi=1